SOREANG EKSPRES – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yadi Supriadi, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I di Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda penyerapan aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Kabupaten Bandung, yang meliputi Kecamatan Pameungpeuk, Arjasari, Banjaran, Cimaung, dan Pangalengan.
Sebagai anggota DPRD yang bertugas di Komisi B, Yadi Supriadi memanfaatkan momentum reses untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan, ketahanan pangan, sektor perekonomian, pertanian, perdagangan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam sambutannya, Yadi menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting untuk membangun komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus menghimpun masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Reses ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan kewajiban kami di DPRD untuk turun langsung menjemput aspirasi warga. Seluruh masukan yang disampaikan hari ini, khususnya terkait bidang ekonomi, pertanian, perdagangan, dan UMKM di bawah Komisi B, akan menjadi catatan yang kami kawal dalam penyusunan kebijakan anggaran maupun program pemerintah daerah,” ujar Yadi.
Sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut di antaranya peningkatan sarana perekonomian desa, pemberdayaan pelaku UMKM, serta penguatan infrastruktur penunjang kegiatan usaha masyarakat.
Pemuda Dorong Penguatan Ekonomi Desa
Dalam sesi dialog, Dikdik, salah seorang warga Kecamatan Pameungpeuk, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pengawalan program penguatan ekonomi desa agar tidak berhenti pada tahap perencanaan maupun pemberian bantuan semata.
Ia mempertanyakan sejauh mana kesiapan pihak legislatif dan eksekutif dalam memastikan program pemberdayaan ekonomi desa berjalan secara menyeluruh, mulai dari dukungan anggaran, pendampingan, akses permodalan, hingga kepastian pemasaran produk masyarakat.
Dikdik juga mendorong agar organisasi kepemudaan diberikan ruang untuk terlibat dalam pengawasan dan pendampingan program pembangunan ekonomi di tingkat desa.
Menurutnya, terdapat tiga aspek penting yang perlu menjadi perhatian, yakni keberpihakan anggaran kepada masyarakat kecil, keberlanjutan usaha agar mampu berkembang menjadi unit usaha mandiri, serta terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang melibatkan pemuda, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, UMKM, dan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Yadi Supriadi menyampaikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan masyarakat, termasuk dari kalangan pemuda dan unsur partai politik hingga tingkat ranting, akan menjadi bahan pembahasan di internal Fraksi PAN.
“Tentu ini menjadi catatan penting dan prioritas kami. Kegiatan reses ini merupakan momentum awal, khususnya di Kecamatan Pameungpeuk setelah dua tahun menjabat, untuk menyerap langsung seluruh bentuk persoalan di lapangan,” ungkap Yadi.
Ia menambahkan, aspirasi yang telah dihimpun akan dirumuskan bersama Fraksi PAN untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat kerja dengan perangkat daerah yang menjadi mitra Komisi B DPRD Kabupaten Bandung.
Dengan demikian, berbagai usulan masyarakat diharapkan dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan serta pembahasan program pembangunan daerah, pungkasnya.(Son)
