SOREANG EKSPRES – Persoalan kepastian kewenangan dan perlindungan hukum bagi personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Rabu (11/11/2026).
Dalam forum tersebut, perwakilan Satpol PP PPPK menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan kepastian hukum terkait kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Mereka menilai, personel yang setiap hari menjalankan tugas penegakan ketertiban di lapangan harus mendapatkan landasan hukum dan perlindungan yang jelas.
Perwakilan pengadu, Thamrin, SH, selaku Divisi Hukum Perkumpulan Profesi Birokrat Indonesia, mengungkapkan bahwa personel Satpol PP PPPK selama ini berada dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, mereka mengenakan seragam dan menjalankan tugas operasional, mulai dari penertiban, menjaga ketertiban umum, hingga menciptakan ketenteraman masyarakat berdasarkan perintah pimpinan daerah. Namun di sisi lain, status kepegawaian dan kewenangan formal mereka masih kerap dipersoalkan.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi personel ketika harus mengambil tindakan di lapangan. Mereka khawatir tindakan penegakan yang dilakukan justru dianggap melampaui kewenangan. Sebaliknya, apabila tidak bertindak, mereka berpotensi dinilai tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Padahal, secara normatif, keberadaan Satpol PP memiliki mandat yang jelas. Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Persoalan kemudian muncul pada Pasal 256 undang-undang yang sama, yang mengatur bahwa Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar aspirasi agar kebijakan pengalihan personel Satpol PP menjadi PPPK ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut pengadu, persoalan ini semakin kompleks dalam pelaksanaan penegakan Perda yang bersifat yustisial. Kewenangan tertentu hanya dapat dijalankan oleh personel yang memenuhi kualifikasi, termasuk melalui mekanisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Sementara itu, personel non-PNS memiliki keterbatasan kewenangan dan pada prinsipnya hanya dapat membantu pelaksanaan tugas PPNS.
Akibatnya, muncul ketimpangan antara beban pekerjaan dengan kewenangan formal yang dimiliki. Tidak sedikit personel Satpol PP PPPK yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, memiliki pengalaman operasional, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan, tetapi belum memperoleh kepastian kewenangan yang sebanding dengan tugasnya.
Dalam RDPU tersebut, perwakilan pengadu menyampaikan sejumlah tuntutan utama. Pertama, pemerintah diminta memberikan kepastian tertulis mengenai kewenangan Satpol PP PPPK yang memenuhi kualifikasi dalam penegakan Perda dan Perkada, termasuk tindakan penertiban non-yustisial.
Kedua, meminta peninjauan kembali kebijakan pengalihan status personel Satpol PP menjadi PPPK agar selaras dengan ketentuan Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014.
Ketiga, memberikan jaminan perlindungan hukum bagi personel yang menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sekaligus memperjelas mekanisme pengangkatan PPNS bagi personel yang memenuhi persyaratan.
Keempat, memastikan kesejahteraan, jenjang karier, serta pengakuan angka kredit yang proporsional dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaan di lapangan.
Perwakilan pengadu menegaskan, perjuangan tersebut bukan semata-mata menyangkut status kepegawaian, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebab, pelaksanaan penegakan Perda oleh aparat yang kewenangannya belum memiliki kejelasan berpotensi menimbulkan persoalan hukum, konflik di lapangan, hingga melemahkan wibawa pemerintah daerah.
RDPU tersebut turut menghadirkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengatur BUMN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Danantara Indonesia, serta pihak pengadu.
Melalui forum tersebut, DPD RI diharapkan dapat menjembatani aspirasi para personel Satpol PP PPPK dan mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
Bagi personel Satpol PP PPPK, kepastian kewenangan, perlindungan hukum, dan kesetaraan status merupakan kebutuhan mendasar agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.
Mereka berharap negara tidak hanya memberikan tanggung jawab untuk menegakkan aturan, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi aparat yang berada di garis depan penegakan Perda dan Perkada.
