SOREANG EKSPRES – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung menyatakan siap mendukung distribusi kebutuhan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dukungan tersebut mencakup aspek penyaluran barang pokok hingga penguatan rencana bisnis koperasi di tingkat desa.
Kepala Disperdagin Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah mengatakan, pihaknya tergabung dalam satuan tugas program nasional, khususnya dalam aspek distribusi dan pendistribusian barang.
“Jadi kita membantu teman-teman KDMP untuk berbisnis, misalnya penyaluran LPG 3 kilogram atau berbisnis untuk pembako,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Menurut Dicky, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan sejumlah BUMN yang akan menyuplai kebutuhan ke KDMP.
Namun, ditemukan kendala pada proses pengusulan bisnis yang masih belum sesuai dengan rencana usaha koperasi. Karena itu, Disperdagin akan memfasilitasi pengurus koperasi agar lebih mudah mengakses penyaluran dari BUMN.
Ia menjelaskan, komoditas yang akan disalurkan di antaranya beras, gula, minyak goreng hingga LPG melalui Pertamina Patra Niaga.
Di sisi lain, persoalan permodalan juga menjadi tantangan karena pengurus koperasi harus memenuhi persyaratan perbankan, termasuk lolos proses pemeriksaan kelayakan.
“Makanya memang perlu ada strukturisasi baru, supaya tidak jadi masalah untuk pendanaan atau permodalannya,” katanya.
Ia menambahkan, perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan untuk menghindari risiko kredit macet.
Dicky menilai, sebagian pengurus koperasi belum menyusun rencana bisnis berbasis data yang akurat. Padahal, menurutnya, data presisi mengenai calon konsumen sangat penting untuk menentukan jumlah distribusi barang.
“Sebenarnya kita harus tahu calon konsumen untuk beras, untuk gas LPG, untuk minyak goreng. Berapa yang akan kita salurkan. Jadi kalau mereka hanya pesan sekian ton atau sekian dus, tapi belum tahu kepada siapa mereka jual, itu berisiko,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar koperasi memahami pangsa pasar sebelum menjalankan usaha. Selain itu, pengurus didorong memanfaatkan potensi produsen lokal agar rantai pasok lebih efisien. Untuk kebutuhan sembako, koperasi dapat bekerja sama dengan Bulog, sementara sektor pertanian bisa menggandeng petani unggulan di desa masing-masing.
Lebih lanjut, Dicky melihat peluang besar bagi KDMP untuk menjadi pemasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG. Namun, peluang tersebut dinilai belum dimaksimalkan oleh koperasi di tingkat desa. “Kalau sudah mendapatkan harga yang cocok dari produsen atau petani, bisa dijual lagi ke SPPG untuk kebutuhan MBG. Itu sebenarnya peluang besar bagi desa,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai saat ini banyak koperasi masih sebatas memiliki kantor dan gerai, sementara aktivitas bisnisnya masih minim. Disperdagin pun menegaskan siap membantu dalam aspek distribusi, termasuk penyaluran sembako dan LPG, agar koperasi dapat berkembang dan berkelanjutan. (agi)
