SOREANG EKSPRES – Isu pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendadak menjadi bahan perdebatan panas di tengah masyarakat. Harga kendaraan operasional yang disebut-sebut hampir menyentuh Rp50 juta per unit memicu gelombang kritik, terutama di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan, apakah kebijakan ini benar-benar efisien atau justru bentuk pemborosan anggaran negara?
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa motor listrik yang digunakan merupakan produk dari PT Yasa Artha Trimanunggal dengan merek Emmo Mobility. Beberapa tipe seperti JVH Max dan JVH GT dipasarkan dengan harga berkisar Rp48 jutaan hingga Rp49 jutaan. Angka tersebut langsung menuai reaksi keras, mengingat kendaraan operasional biasanya diharapkan hemat biaya dan fungsional.
Tidak sedikit masyarakat yang merasa kebijakan ini bertolak belakang dengan imbauan pemerintah terkait penghematan anggaran. Kritik pun bermunculan dengan nada sinis. Ada yang menilai pemerintah terlalu “jor-joran” menggunakan uang rakyat, sementara di sisi lain masyarakat diminta untuk hidup lebih hemat.
Sebagian netizen bahkan membandingkan dengan motor konvensional yang harganya jauh lebih murah, namun dinilai masih cukup layak untuk mendukung operasional di lapangan. Argumen ini memperkuat persepsi bahwa pengadaan motor listrik tersebut kurang mempertimbangkan efisiensi biaya.
Tak hanya itu, muncul pula sindiran yang menyebut bahwa jika memang ingin modern, sekalian saja menggunakan mobil listrik untuk distribusi program. Komentar-komentar seperti ini menunjukkan tingginya kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran.
Menanggapi polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kepala BGN, Dadan Hindaya, memberikan penjelasan bahwa pengadaan motor listrik merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Kendaraan ini dirancang untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugas di lapangan.
Namun, klarifikasi tersebut tampaknya belum sepenuhnya meredam kritik. Publik tetap menyoroti nilai anggaran yang dinilai terlalu besar, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi di berbagai sektor.
Selain itu, beredar pula informasi mengenai jumlah unit yang mencapai puluhan ribu. Meski telah diluruskan bahwa jumlah sebenarnya sekitar 21.801 unit dari total 25 ribu yang dipesan, angka tersebut tetap dianggap fantastis oleh sebagian masyarakat.
Di satu sisi, penggunaan motor listrik dapat dipandang sebagai langkah menuju modernisasi dan dukungan terhadap energi ramah lingkungan. Namun di sisi lain, sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Kontroversi ini pada akhirnya bukan hanya soal kendaraan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. Masyarakat kini semakin kritis dan menuntut transparansi yang lebih jelas dalam setiap kebijakan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya dari sisi fungsi, tetapi juga persepsi dan dampaknya di mata masyarakat. Tanpa komunikasi yang terbuka dan transparansi yang kuat, kebijakan yang sebenarnya bertujuan baik pun bisa berubah menjadi kontroversi.
Apakah pengadaan motor listrik ini benar-benar kebutuhan strategis atau justru keputusan yang kurang tepat? Jawabannya kini ada di tangan pemerintah untuk membuktikan kepada publik bahwa setiap rupiah yang digunakan memang demi kepentingan rakyat.
