SOREANG EKSPRES – Kenaikan BBM nonsubsidi pada April 2026 mulai dirasakan berbagai sektor, termasuk layanan publik di Kota Bandung.
Salah satu yang terdampak adalah operasional armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung.
Meski pelayanan pengangkutan sampah dipastikan tetap berjalan normal, DLH mengakui lonjakan harga bahan bakar memberikan tekanan terhadap biaya operasional, khususnya untuk kendaraan dinas yang menggunakan solar nonsubsidi jenis Dexlite.
Harga Dexlite yang sempat menyentuh Rp23.600 per liter pada pertengahan April 2026 membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran agar pelayanan kebersihan tetap berjalan maksimal.
DLH Bandung Gunakan Tiga Skema Armada
Kepala DLH Kota Bandung, Darto, menjelaskan bahwa armada pengangkut sampah di Kota Bandung berasal dari tiga kategori berbeda.
Pertama adalah kendaraan milik dinas atau berpelat merah yang seluruh kebutuhan bahan bakarnya ditanggung pemerintah.
Kedua dan ketiga merupakan armada berpelat kuning yang beroperasi melalui sistem sewa serta rental.
Untuk kendaraan milik pemerintah, pengisian BBM dilakukan menggunakan sistem kartu digital berbasis Radio Frequency Identification (RFID).
“Armada milik DLH menggunakan Dexlite melalui sistem RFID. Sedangkan kendaraan sewa dan rental, biaya bahan bakarnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa karena pemerintah hanya membayar layanan angkut,” jelas Darto.
Kenaikan BBM Langsung Terlihat di Sistem Digital
DLH menilai penggunaan sistem RFID cukup membantu dalam mengontrol pengeluaran BBM.
Setiap pengisian bahan bakar tercatat otomatis sesuai harga terbaru di SPBU.
Dengan begitu, perubahan harga akibat kenaikan BBM bisa langsung terbaca dalam sistem keuangan secara real time.
Menurut Darto, meski harga bahan bakar meningkat, sistem digital ini mempermudah pengawasan dan penyesuaian anggaran.
“RFID ini seperti saldo khusus BBM. Saat harga naik, nilai pengeluaran otomatis menyesuaikan sehingga transparan dan bisa dipantau,” ujarnya.
Operasional Angkutan Sampah Tetap Normal
Di tengah tekanan biaya akibat kenaikan BBM, DLH memastikan jadwal pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Bandung tidak mengalami gangguan.
Pelayanan harian tetap berjalan seperti biasa, termasuk pengangkutan dari kawasan permukiman, pasar tradisional, hingga titik-titik TPS utama.
DLH menyebut hambatan yang lebih sering mengganggu operasional justru berasal dari faktor lapangan, seperti cuaca ekstrem, kondisi tempat pembuangan sementara, hingga kendala teknis saat proses pemuatan sampah.
“Selama ini layanan tetap normal. Biasanya yang memengaruhi justru cuaca atau kondisi lapangan, bukan semata harga BBM,” katanya.
Saat ini komposisi armada pengangkut sampah di Bandung disebut cukup seimbang.
Sekitar 50 persen kendaraan merupakan aset milik pemerintah daerah, sedangkan sisanya berasal dari pihak ketiga melalui skema sewa.
Model ini dinilai cukup efektif karena pemerintah tidak menanggung seluruh biaya operasional armada, termasuk BBM untuk kendaraan sewaan.
Dengan sistem tersebut, beban akibat kenaikan BBM dapat ditekan dan distribusi layanan kebersihan tetap terjaga.
Kenaikan BBM Jadi Tantangan Baru Daerah
Lonjakan harga energi pada 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi banyak pemerintah daerah.
Selain berdampak pada transportasi umum dan logistik, kenaikan BBM juga menyentuh layanan dasar seperti pengangkutan sampah.
Namun DLH Kota Bandung menegaskan pihaknya telah menyiapkan skema pengelolaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“BBM memang bagian dari risiko operasional. Tapi dengan sistem yang ada, kami pastikan pelayanan tetap berjalan optimal,” tutup Darto.
