SOREANG EKSPRES – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menginformasikan bansos PKH dan BPNT (kartu sembako) mulai cair ke penerima manfaat.
Penyaluran bansos PKH dan BPNT telah dilakukan secara bertahap, sehingga penerima manfaat sebelum puasa Ramadan.
Hingga awal Ramadan, tercatat realisasi penyaluran bantuan sosial triwulan pertama 2026 telah mencapai di atas 85 persen atau Rp15 triliun lebih.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), alokasi tahun ini ditetapkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara bantuan pangan non-tunai atau bantuan kartu sembako dialokasikan bagi 18.250.000 KPM.
“Penyaluran PKH sampai saat sekarang, untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp6 triliun atau 89.4 persen. Sementara sembako, itu sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM dengan nominal Rp9 triliun lebih, atau sebanyak 86,9 persen”, ungkap Gus Ipul, sebagaimana mengutip dari Kemensos.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Negara atau Bank Himbara dan BSI.
Gus Ipul juga menjelaskan bahwa terdapat lebih dari 1 juta penerima baru bansos PKH dan sekitar 2 juta penerima baru bansos sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan karena sedang dalam proses pembukaan rekening kolektif, distribusi kartu dan persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru hasil pemutakhiran DTSEN, sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perizinan waktu 1-2 bulan untuk burekolnya itu,” jelasnya.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana, meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup dan bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.
Santunan ahli waris telah disalurkan Rp14,8 miliar bagi 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian siap salur Rp98,7 miliar bagi 32,9 ribu kepala keluarga senilai Rp3 juta per keluarga.
Sementara bantuan siap disalurkan Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa senilai Rp15 ribu per jiwa.
Adapun mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional BNPB sebagai rujukan awal.
Berdasarkan data tersebut, kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA) dilanjutkan dengan penetapan daftar nominative dengan persetujuan Muspida, lalu divalidasi dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Bantuan kemudian disalurkan oleh Kemensos berdasarkan data final yang telah disahkan.
